Selasa, 08 September 2020

Denny Siregar Menuntut Telkomsel, Salahnya di Mana?



Denny Siregar Menuntut Telkomsel, Salahnya di Mana?    DS menuntut Telkomsel satu triliun rupiah. Kabar itu tersebar begitu cepat di medsos. Banyak yang kaget, atau pura-pura sibuk melakukan serangan. Kemudian ada yang menghubung-hubungkan dengan narasi "perusahaan negara" sebagai pembenaran.    Itu keliru. Ada beberapa hal yang harus diluruskan di sini. Supaya kita gak termakan narasi yang sengaja dibangun oleh Telkomsel.    Pertama, Telkomsel bukan perusahaan negara. Murni punya swasta. Memang Telkom sebagai BUMN punya saham mayoritas di sana, tapi jangan lupa Singapura melalui Singtel juga. Bahkan sudah jadi pemahaman umum, Telkomsel itu sapi perahnya Singapura.     Jadi kalau kalian memperkaya Telkomsel, pihak yang diuntungkan itu salah satunya ya Singapura. Ini gak ada urusannya dengan negara. Kecuali kalau seratus persen saham Telkom di sana.     Kalau pejabatnya korupsi, punya gundik, memperkaya diri, KPK tidak bisa masuk ke sana.     Karena KPK hanya bisa menjangkau BUMN. Kecuali jika didasarkan pada uang negara, bukan korporasinya. Tapi itu tentu tidak sesuai dengan UU Tipikor.    Kedua, kalau pejabat Telkomsel mau bikin apapun, tidak ada urusannya dengan negara. Mereka melakukannya karena murni bisnis. DPR dan KPK hanya gigit jari karena gak bisa mengintervensi.     Maka perusahaan seperti Telkomsel kemudian berpotensi menjadi sapi perah banyak pihak. Karena memang sangat aman dan basah.    Kalaupun Telkomsel rugi dan bangkrut, negara tidak bisa berbuat apa-apa. Ya karena ini perusahaan swasta. Paling nanti Telkom dan Singtel yang tekor. Tapi itu tidak mengubah fakta, bahwa Telkomsel memang bukan perusahaan negara. Bangkrut pun ya bangkrut saja.     Ketiga, yang aneh itu adalah orang-orang yang mencemooh DS. Ada dua jenis golongan di sini. Golongan pertama, mereka yang tergugah karena ilusi perusahaan negara tadi. Orang seperti ini biasanya hanya tersulut secara emosional, lalu membuat pembenaran etik. Padahal ini gak ada hubungannya dengan etika.    DS dirugikan oleh Telkomsel. Datanya dijual dengan bebas. Sebagai warga negara yang baik dia menempuh jalur hukum. Terus salahnya di mana? Kalaupun yang berbuat ini adalah perusahaan negara, apakah boleh berbuat seenaknya dan mengabaikan hak konsumen?    Golongan yang kedua, orang-orang yang memang diternak. Perusahaan ini memang menggelontorkan uang tidak sedikit untuk memoles citranya di media massa dan media sosial. Maka gak aneh jika berita tentang DS ini tenggelam. Semua media bungkam.    Kalaupun ada, mereka membuat framing dengan cara membelokkan fokus pada kasus santri. Atau paling jauh karyawan outsourching itu. Telkomsel sendiri tak tersentuh. Media gak doyan, mereka terlihat menghindar.    Khusus untuk medsos, ada banyak jaringan yang masuk ke sana. Tapi gak etis kalau disebut namanya. Orang-orang ini sibuk menyerang DS. Karena ada yang bayar tentu saja. Alasannya ya membela perusahaan negara. Klise. Padahal itu bukan perusahaan negara.    Alasan sebenarnya ya karena mereka digerakkan oleh uang. Jumlahnya tidak sedikit. Coba dicermati, narasinya pun sama. Seperti dikomando. Konsultan medsos ini sedang bekerja untuk memperbaiki citra perusahaan yang telah membayar mereka.     Padahal orang-orang ini sama-sama pendukung Jokowi pada Pilpres kemarin. Sekarang mereka cari makan masing-masing. Kalau perlu sodok teman, injak kawan, ya itu harus mereka lakukan. Demi hidup.    Di luar negeri, kasus seperti DS ini sangat genting. FB saja sempat mengalami tekanan yang sangat besar gara-gara datanya bocor. Konon kerugiannya sampai ratusan triliun.     Itu medsos lho, yang memang sengaja terbuka untuk publik. Tapi di Indonesia perusahaan kapiran macam Telkomsel ini bisa menginjak-injak hak konsumen seenaknya. Karena memang tidak ada undang-undangnya.    Anehnya tidak ada yang membela DS. Tanya kenapa?    Data-data kita diperjual-belikan dengan bebas. Tanggung jawab perusahaan tidak ada. Negara pun terlihat tidak peduli. Toh konsumen tidak banyak yang berteriak. Mereka rela dibodohi dan direnggut haknya.     Bahkan kalau ada pihak dirugikan yang mencoba menempuh jalur hukum, konsumen bodoh itu malah ikut mencemoohnya. Hanya karena ilusi tentang perusahaan negara.     Kewarasan barangkali memang barang yang mahal di Indonesia…    Kajitow Elkayeni

Tidak ada komentar:

Posting Komentar