*Laga Anies Vs Sri Mulyani Terulang, Menteri ini Ikut Damprat Anies*
Saya bisa membayangkan apa yang ada di hati Menteri Sri Mulyani saat ini. Pasti ada kejengkelan dan kedongkolan luar biasa. Dulu ia pernah jengkel dikadali Anies soal kesalahan hitung Anggaran tunjangan guru di Kementeriannya sebesar Rp 23,3 triliun. Saat itu, Menteri Sri dibuat gusar. Betapa repot mengurusi manusia satu ini.
Jangan-jangan saking jengkelnya saat itu, Sri Mulyani ikut berbisik ke telinga Jokowi. "Tolong dipecat itu si Anies. Nggak bisa kerja dan ngurus anggaran". Dan akhirnya memang si Anies dipecat Jokowi.
Hal yang sama terulang lagi. Sri Mulyani ketemu lagi si Anies, si gaberner DKI. Sosok yang dulunya tidak bisa kerja, tidak bisa ngurus anggaran, kini berjumpa lagi. Waduh. Pasti Menteri Keuangan itu jengkel setengah mati saat ini. Ketemu lagi sama si Anies yang terang-terangan tipu menteri Jokowi saat negara dan masyarakat lagi susah dihantam si Covid-19.
Dalam rapat resmi, disaksikan oleh sejumlah menteri, sudah ada sebuah kesepakatan. Anies akan tetap memberikan bantuan rutin kepada 1,1 juta warga DKI. Sementara 2,5 juta warga lain yang terdampak Covid-19 ditanggung pemerintah pusat. Deal. Sepakat.
Untuk menguatkan ucapan si Anies, publik bisa melihat kembali tayangan senyum Anies 2 April di TV. Saat itu Wapres Ma'aruf menanyakan Anies berapa jumlah korban pandemi yang harus ditanggung pemerintah pusat. Anies mengatakan bahwa Pemprov DKI akan memberikan bantuan rutin kepada 1,1 juta warga. Sementara 2,5 juta warga yang baru terdampak Covid-19 minta ditanggung pemerintah pusat.
Tetapi apa yang terjadi kemudian? Ternyata hanya satu kali Anies menyalurkan bantuan rutin kepada 1,1 juta warga di bulan April. Padahal katanya akan disalurkan setiap minggu. Ketika pemerintah pusat mulai membagikan bansos kepada warga DKI 2,5 juta, Anies langsung menghentikan bantuan rutinnya kepada 1,1 juta warga. Dari sinilah awal keributan.
Ternyata penerima bansos dari Kemensos sama dengan penerima bansos Pemprov DKI. Ya, elah ternyata Anies tipu menteri Jokowi. Ketika janjinya ditagih soal warga 1,1 juta, Anies langsung mengubah pernyataannya. Jika sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa Pemprov DKI dan pemerintah pusat berbagai beban, kini Anies ingkar. Ia melimpahkan beban sepenuhnya kepada pemerintah pusat untuk memberi bansos kepada warga DKI 1,1 juta dan tentu warga terdampak 2,5 juta. Walah. Ini tipu benaran.
Jelas Anies sengaja pasang taktik. Supaya pemerintah pusat ikut bantu, Anies pura-pura berbagai beban. Nyatanya hanya satu kali menepati janjinya. Ketika ditanya, kenapa hanya satu kali kasih sansos ke 1,1 juta warganya? Dengan suara tipu, Anies bilang itu mah hanya aksi untuk mengisi kekosongan sebelum bantuan dari Kemensos tiba.
Lho katanya bantuan rutin setiap minggu. Ternyata tipu-tipu. Selain tipu Kemensos, Anies juga tipu soal data. Sebelumnya dia bilang data 1,1 juta berbeda dengan data 2,5 juta. Kini dengan pernyataan mengisi kekosongan sebelum bantuan dari Kemensos tiba, Anies membenarkan kesamaan data kedua kelompok penerima bansos itu.
Tipuan Anies itu membuat Sri Mulyani jengkel. Ternyata ada informasi yang dia peroleh dari Menteri Muhadjir. Anies mengatakan bahwa Pemrov DKI tidak punya dana untuk pencairan bansos tahap kedua. Anies bermaksud agar bansos untuk warga 1,1 juta itu dipindahkan ke pundak pemerintah pusat. Alamak. Bukankah APBD DKI 2020 itu sebesar 87 triliun? Kemana saja duit itu? Tetapi anggaran balapan formula E triliunan, ada. Anies tidak merelokasi anggaran daerah, tetapi dia mengkadali pemerintah pusat.
Hati Sri Mulyani semakin jengkel ketika pada tanggal 7 Mei 2020, Anies mengaku bahwa Pemprov DKI telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5 triliun untuk penanganan Covid-19.
Kuat dugaan, klaim anggaran ini hanya di atas kertas. Mimpi. Dari mana asal anggarannya? Kemungkinan Anies menunggu pencairan dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp 7.5 triliun. Padahal dana bagi hasil itu sebagian besar akan cair jika hasil audit BPK telah keluar.
Menteri Sri jelas geleng-geleng kepala terhadap Anies. Bagaimana menghadapi manusia satu ini? Untuk melampiaskan kejengkelannya, Sri Mulyani berteriak lantang ke seluruh penjuru nusantara. "Pemprov DKI tidak punya anggaran untuk bansos". Tujuannya biar dunia tahu. DKI yang duitnya itu seabrek, tak punya anggaran untuk bantuan sosial. Jadi kemana duitnya? Tanya sama rumput yang bergoyang.
Tingkah laku kelewatan Anies, memancing reaksi satu menteri Jokowi yang lain. Dia adalah Menkopolhukam Mahfud MD. Menteri ini terpaksa ikut bicara. Ia membenarkan bahwa benar sudah ada kesepakakan Pemprov DKI menanggung 1,1 juta warganya. Sisanya 2,5 juta akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Pun data 2,5 juta warga sudah dijanjikan.
"Saya ada di rapat itu, kan dibilang itu teknis antara staf dan kepala dinas. Ya tidak bisa begitu datanya dijanjikan tanggal segini, jam segini tapi sampai sekarang belum masuk", kata Mahfud saat Rapat kerja dengan Komite I DPD RI secara online, Jumat (8/5/2020).
Pernyataan Mahfud ini dapat ditafsirkan sebagai bentuk kejengkelannya kepada Anies sebagai Gubernur DKI yang tidak bisa kerja. Pemerintah pusat sudah meminta-minta data warga 2,5 juta. Ternyata data yang disodorkan adalah data warga 1,1 juta. Terjadilah kekacauan. Ketika diminta data terbaru, Anies tidak pernah memberikannya.
Ah publik rindu Ahok. Jika ada Ahok di DKI sampai saat ini, maka tidak ada pertengkaran 3 menteri Jokowi VS Anies. Ahok dengan cepat memutakhirkan data warga. Selain itu anggaran besar akan dengan cepat direlokasi oleh Ahok untuk penanganan Covid-19.
Pemerintah pusat punya double problem saat ini khususnya di Jakarta. Selain sibuk menangani covid-19 juga sibuk menangani sigaberner yang pintar mengkadali. Tiba-tiba, saya ingat kadal gurun. OMG. Begini cara kerja kadal gurun.
Salam Seword, Asaaro Lahagu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar