Foto dari deka

Guys, Purbaya baru mengungkap sesuatu yang menurut gue paling mengejutkan sekaligus paling mengungkapkan siapa yang sebenarnya berkuasa di negeri ini.

Dia membawa data ke makan siang bersama Prabowo. 
Hasil pengecekan acak terhadap 10 perusahaan sawit besar. 
Dan temuannya mengerikan.

Satu perusahaan mengekspor CPO dari Indonesia dengan harga Rp2.600 per kilogram. 
Di Amerika dicatat sebagai impor dengan harga Rp4.200. Selisih 57%.

Perusahaan lain: 
ekspor dari Indonesia Rp1.000. 
Di Amerika dicatat Rp4.400. Selisih 200%.

Dan ini bukan satu atau dua perusahaan. 
Dari 10 perusahaan sawit terbesar yang Purbaya periksa secara acak semuanya seperti itu.

"10 besar semuanya seperti itu."

Dan ini yang paling penting untuk dipahami:
Ini bukan kejahatan kecil.
ini bukan penyelundupan dalam arti konvensional.

Ini adalah manipulasi sistematis yang berlangsung selama puluhan tahun dengan cara yang sangat canggih dan sangat terencana.

Perusahaan membuat entitas di luar negeri di British Virgin Islands, di Singapura, di tempat-tempat dengan pajak rendah. 

Lalu menjual dari Indonesia ke entitas mereka sendiri di luar negeri dengan harga sangat murah. 
Entitas luar negeri itu yang menjual ke pembeli akhir dengan harga riil. 

Selisihnya yang bisa mencapai 200% parkir di rekening luar negeri. 
Tidak kena pajak Indonesia. 
Tidak masuk devisa Indonesia. Hilang.

Dan Bea Cukai yang seharusnya mencegat ini selama 34 tahun membiarkan atau bahkan memfasilitasinya.

Dan sekarang buka data kekayaan para raja sawit Indonesia:

Keluarga Widjaja — Rp140 triliun.
Anthoni Salim — Rp122,7 triliun. 
Susilo Wonowidjojo — Rp69,3 triliun.
 Bachtiar Karim — Rp50,5 triliun. 
Theodore Rachmat — Rp49,1 triliun. 
Martua Sitorus — Rp39 triliun. 
Peter Sondakh — Rp28,9 triliun. 
Sukanto Tanoto — Rp27,4 triliun. 
Ciliandra Fangiono — Rp26,4 triliun. 
Putera Sampoerna — Rp26 triliun.

Dan di urutan paling bawah dari daftar konglomerat Indonesia ada dua nama yang sangat menarik perhatian:

Arini Subianto — Rp14,1 triliun.

Hashim Djojohadikusumo — Rp9,9 triliun.

Arini Subianto adalah putri mendiang Benny Subianto yang merupakan paman dari Prabowo Subianto. Keluarga Subianto punya kepentingan bisnis di sektor perkebunan dan tambang.

Hashim Djojohadikusumo adalah adik kandung Prabowo Subianto.

Dan ini pertanyaan yang tidak bisa dihindari:

Prabowo baru pidato lantang soal under invoicing. Soal penipuan ekspor selama 34 tahun. Soal bagaimana negara dirugikan triliunan rupiah.

Tapi di antara 10 perusahaan sawit besar yang Purbaya sebut semuanya melakukan under invoicing ada ekosistem bisnis yang terhubung langsung dengan keluarga presiden.

Apakah nama-nama itu termasuk dalam 10 yang diperiksa Purbaya? Purbaya tidak mau menyebut namanya. "Tidak boleh."

Tapi Purbaya bilang: "Lebih dari 10 lah." Artinya bukan hanya 10.

Dan kalau semua 10 besar melakukan ini berapa besar kemungkinan bahwa konglomerat-konglomerat yang namanya ada di daftar kekayaan terbesar Indonesia tidak termasuk?

Dan ini yang paling mengerikan:

Prabowo adalah presiden yang sedang berteriak soal under invoicing. Yang mengumumkan ekspor satu pintu melalui Danantara untuk menghentikan praktik ini.

Tapi adik kandungnya Hashim adalah salah satu konglomerat dengan kepentingan bisnis di sektor yang sama. 

Dan keluarga besarnya terhubung dengan bisnis perkebunan yang masuk dalam ekosistem yang selama ini beroperasi di bawah sistem yang Prabowo sendiri sebut sebagai penipuan selama 34 tahun.

Ini bukan tuduhan bahwa Hashim atau Arini melakukan under invoicing. 
Proses hukum yang harus membuktikan itu.

Ini adalah pertanyaan yang jauh lebih fundamental: apakah Prabowo berani menegakkan aturan yang sama kepada orang-orang yang paling dekat dengannya?

Karena itulah yang membedakan reformasi sungguhan dari sekadar pertunjukan.

Dan ini yang Mahfud MD sudah peringatkan:

"Autocratic legalism hukum dibuat untuk melegalkan sesuatu yang salah. 

Orang yang tepat dalam posisi yang tepat untuk memastikan kesalahan itu tidak tersentuh."

Kalau 10 perusahaan terbesar semuanya melakukan under invoicing dan tidak ada satupun namanya yang boleh disebutkan dan reformasi Bea Cukai dipimpin oleh Dirjen yang sedang diduga korupsi dan badan ekspor baru yang harusnya menyelesaikan masalah ini tidak punya laporan keuangan yang transparan —

Maka ini bukan reformasi. 
Ini adalah pengumuman reformasi yang tidak pernah dimaksudkan untuk benar-benar terjadi.

Dan ini yang paling mematikan dari seluruh cerita ini:
Purbaya bilang kalau dia tarik data ke belakang beberapa tahun "saya bisa panen berapa."

Artinya: datanya ada. 
Kapal per kapal bisa dilacak. 
Selisihnya bisa dihitung. Kerugian negaranya bisa dikalkulasi.

Tapi selama 34 tahun tidak ada yang mau melihat data itu.

Atau lebih tepatnya: ada yang melihat. 
Tapi tidak ada yang berani atau tidak ada yang diizinkan untuk bertindak.

Dan sekarang datanya ada. Selisihnya sampai 200%. Perusahaannya jelas. Kapalnya bisa dilacak.

Pertanyaannya cuma satu: 
apakah kali ini ada yang cukup berani untuk bertindak termasuk ketika nama yang muncul terhubung dengan lingkaran paling dalam dari kekuasaan?

Jawabannya akan sangat jelas dalam beberapa bulan ke depan. Bukan dari pidato. 
Bukan dari pengumuman. 
Tapi dari apakah ada nama yang akhirnya disebutkan dan dihukum atau tidak.. Bagaimana prabowo menyikapi tentang para koruptor tersebut, termasuk menyeret keluarga besarnya. Apakah prabowo berani menindak tegas ⁉️⁉️⁉️

Yahoo Mail: Cari, Atur, Taklukkan