Di Balik Dinding Pertamina: Ketika "Resep" Reformasi Ahok Tak Terbeli Istana JAKARTA, 27 Januari 2026 — Ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta hari ini tidak sekadar menjadi tempat pembuktian hukum, melainkan panggung bagi sebuah pengakuan yang tertahan lama. Basuki Tjahaja Purnama, sosok yang akrab disapa Ahok, hadir sebagai saksi. Dengan gaya bicaranya yang khas—lugas, tanpa tedeng aling-aling—ia menguak tabir tebal yang selama ini menutupi dinamika hubungan antara Komisaris Utama Pertamina dan mantan presiden Joko Widodo. Selama ini publik mengetahui Ahok mundur dari kursi empuk Komisaris Utama Pertamina pada awal 2024 demi jalan politik mendukung Ganjar-Mahfud. Namun, di bawah sumpah pengadilan, terungkap bahwa ada retakan yang lebih fundamental: benturan ideologi manajemen dan "tembok tebal" birokrasi yang membuatnya merasa tak lagi berdaya. Kewenangan yang "Dikebiri" Ahok melukiskan gambaran frustrasi seorang pengawas yang kehilangan taringnya. Dalam kesaksiannya, ia menceritakan bagaimana posisinya sebagai Komisaris Utama seolah dilucuti perlahan. "Dua tahun terakhir, kewenangan Dewan Komisaris itu seperti dikebiri," ungkapnya. Ia merujuk pada praktik penunjukan Direksi Pertamina yang menurutnya melangkahi prosedur wajar. Nama-nama pimpinan perusahaan pelat merah itu datang dan pergi, ditetapkan langsung oleh Menteri BUMN tanpa melalui rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris—organ yang seharusnya menjadi mata dan telinga pengawasan. Merasa tangan kakinya diikat sementara ia dituntut membenahi benang kusut, Ahok sempat mengambil langkah nekat. Ia menghadap Presiden Jokowi, meminta mandat yang lebih besar: menjadi Direktur Utama. Baginya, hanya dengan eksekusi langsung, behemoth bernama Pertamina bisa dibersihkan. Namun, Istana bergeming. Permintaan itu ditolak. Sengketa Subsidi: Efisiensi vs Stabilitas Namun, titik didih perbedaan pandangan itu mungkin terletak pada isu yang paling sensitif bagi rakyat Indonesia: subsidi BBM. Ahok datang dengan membawa kalkulator efisiensi. Ia mengusulkan perombakan total skema subsidi. Bukan lagi mensubsidi barang—yang rawan bocor dan dinikmati orang kaya—melainkan subsidi langsung ke orang yang membutuhkan, misalnya melalui teknologi digital atau voucher. Di atas kertas Ahok, skema ini adalah solusi emas. "Negara bisa hemat, Pertamina bisa untung miliaran dolar," argumennya. Namun, logika korporasi Ahok membentur logika politik Jokowi. Presiden menolak usulan tersebut. Alasannya klasik namun krusial: menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi gejolak inflasi yang membebani rakyat, meski harus dibayar dengan anggaran subsidi yang membengkak. Sebuah Babak yang Belum Selesai Kesaksian hari ini membuka mata publik bahwa mundurnya Ahok bukan sekadar perpindahan gerbong politik. Itu adalah kulminasi dari serangkaian ide-ide reformasi yang layu sebelum berkembang karena perbedaan prioritas. Ahok menginginkan efisiensi radikal dan transparansi total. Jokowi memilih jalan stabilitas dan kontrol birokrasi. Ketika dua frekuensi ini tak lagi bertemu, Ahok memilih berjalan keluar. Dan hari ini, di ruang sidang yang dingin, ia akhirnya menceritakan "naskah asli" dari drama perpisahan tersebut.
*Komisaris Utama Pertamina periode 2019-2024 Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menantang jaksa penuntut umum (JPu) untuk berani memeriksa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).*
*Tantangan itu disampaikan oleh Ahok dalam sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pertamina di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, sebagaimana laporan Jurnalis KompasTV, Claudia Carla Sonia Septiana, Selasa (27/1/2026).*
*Bermula dari JPU yang mengkonfirmasi keterangan Ahok terkait pencopotan dua mantan direksi anak Perusahaan Pertamina yaitu Direktur Utama PT kilang Pertamina Internasional (KPI) Djoko Priyono dan mantan Direktur PT Pertamina Patra Niaga Mas'ud Khamid.*
*Ahok yang dihadirkan sebagai saksi untuk sejumlah terdakwa termasuk Kerry Adrianto Riza justru menegaskan jika 2 mantan direksi anak Perusahaan Pertamina tersebut sebagai orang yang berintegritas.*
*Menurut Ahok, kedua mantan direksi tersebut justru berkomitmen untuk membenahi kilang serta tata kelola Pertamina Patra Niaga. Namun, kata Ahok, keduanya lebih memilih kekhilangan jabatan daripada menandatangni pengadaan yang bermasalah.*
*Oleh karena itu, Ahok mengaku dirinya sebagai Komisaris Utama Pertamina kala itu menahan tangis mengetahui dua direksinya yang berintegritas dicopot.*
Tidak ada komentar:
Posting Komentar