PENGADAAN PLAT NOMOR KHUSUS KENDARAAN ANGGOTA DPR BENTUK KESOMBONGAN

HOT ISU PAGI INI SENIN 24 MEI 2021.

Pengadaan plat nomor khusus untuk kendaraan anggota DPR menuai respon negatif dari masyarakat. Pasalnya prestasi DPR sangat minim bahkan gregetnya tidak kelihatan sama sekali. Ada anggapan, ada atau tidak ada DPR, tak ada pengaruhnya. Rakyat terasa tidak punya wakil yang gigih untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya. Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai, pengadaan pelat nomor kendaraan khusus anggota DPR adalah bentuk kesombongan.

TNI mendapatkan tingkat kepercayaan tertinggi dari masyarakat dalam survei yang digelar oleh Puspoll Indonesia. Direktur Eksekutif Puspol Indonesia Muslimin Tanja mengatakan, dari hasil survei yang dilaksanakan, tingkat kepercayaan rakyat terhadap TNI mencapai sekitar 90 persen.

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyindir sosok pemimpin yang hanya terkenal di media sosial. Menurutnya pemimpin sebaiknya juga dikenal di dunia nyata oleh para pendukungnya. Puan tak menyebut nama siapa yang disindirnya itu, tetapi publik menduga-duga bahwa sosok yang disindirnya tersebut salah satunya adalah Ganjar Pranowo.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Sigit Riyanto khawatir penonaktifan 75 pegawai KPK lewat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) mengulang praktik penelitian khusus (litsus) yang dilakukan era Orde Baru. Sigit mengatakan materi tes yang beberapa di antaranya menjurus pada pertanyaan tentang agama dan paham politik pribadi menjadi masalah tersendiri. Menurutnya, pertanyaan semacam itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PAN, Yandri Susanto ingin pemerintah mengeluarkan kebijakan memboikot produk Israel dan mengajak warga tidak menggunakan berbagai produk Israel. "Kita meminta pemerintah memboikot produk-produk Israel. Produk mereka tidak boleh lagi masuk ke Indonesia," katanya, Minggu (23/5). Berikut isu selengkapnya.

1.Pengadaan plat nomor khusus untuk kendaraan anggota DPR menuai respon negatif dari masyarakat. Pasalnya prestasi DPR sangat minim bahkan gregetnya tidak kelihatan sama sekali. Ada anggapan, ada atau tidak ada DPR, tak ada pengaruhnya. Rakyat terasa tidak punya wakil yang gigih untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya.

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai, pengadaan pelat nomor kendaraan khusus anggota DPR merupakan bentuk kesombongan. Ia berpandangan pelat khusus itu menjadi penanda bahwa anggota DPR memiliki kelas sosial tersendiri. "Mereka seperti bukan wakil rakyat, yang karena itu penanda kendaraan mereka pun harus berbeda dengan rakyat. Ini seperti kesombongan sosial," kata Ray dalam keterangannya, Sabtu (22/5).

Menurut dia, jabatan politik telah membuat anggota DPR merasa berbeda dari warga biasa. Padahal seharusnya, bentuk kesombongan sosial harus dihilangkan dari kesadaran etik anggota Dewan. "Di mana jabatan politik membuat mereka seperti bukan warga biasa. Kesombongan sosial ini mestinya dikikis dari kesadaran etik anggota DPR. Bukan sebaliknya dipupuk dan difasilitasi," terangnya.

2. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai pembuatan pelat mobil khusus bagi anggota DPR RI berlebihan dan tidak memiliki urgensi. Menurut Trubus, saat ini lembaga/kementerian negara sudah memiliki kode pelat mobil khusus pejabat. "Bukankah selama ini DPR sudah berbeda ya punya kode sendiri RFS atau apa. Artinya menurut saya itu berlebih-lebihan dan nggak ada urgensinya, karena semua lembaga sudah ada kok, sudah ada penandanya," kata Trubus saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (22/5).

Trubus menilai kebijakan pelat mobil khusus anggota Dewan juga tidak tepat. Pasalnya, hal itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial. "Ya menurut saya sih itu kebijakan tidak tepat gitu loh, karena menimbulkan kecemburuan sosial," ucapnya.

3. Ketua DPR Puan Maharani menanggapi terkait kebijakan pelat nomor khusus untuk mobil anggota dewan. Menurutnya, penerbitan pelat nomor khusus itu merupakan fasilitas yang bisa digunakan anggota dewan untuk bertugas. "Memang saat ini ada nomor pelat mobil khusus untuk anggota DPR. Diberikan untuk seluruh anggota DPR, bisa dipergunakan dalam dinasnya kalau yang bersangkutan sedang bertugas sebagai anggota DPR," kata Puan usai membuka Pameran Foto Esai Marhaen dan Foto Bangunan Cagar Budaya di Kantor DPD PDI-P Jawa Tengah, Panti Marhaen, Semarang, Sabtu (22/5).

4. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai, tidak perlu ada pelat nomor khusus untuk anggota DPR. Sebab, pelat nomor khusus justru akan menimbulkan persepsi publik bahwa DPR memiliki privilege atau hak istimewa yang sejajar dengan eksekutif. "Saya pribadi, enggak perlu ada privilege. Karena kami tidak ada yang terburu-buru seperti mengejar acara," kata Mardani, kemarin.

Ketua DPP PKS ini berpendapat, keberadaan hak istimewa hanya untuk pihak-pihak di ranah eksekutif atau pemerintah karena memiliki tugas negara yang menumpuk. Menurutnya, hal itu wajar apabila eksekutif mendapatkan pelat nomor khusus untuk kendaraan tugas. "Keberadaan privilege karena tugas negara yang menumpuk dan perlu perlakuan khusus. Kami beda dengan eksekutif yang memang punya urusan bertumpuk. Wajar jika eksekutif dapat kekhususan," ujarnya.

5. Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni sebelumnya mengatakan saat ini anggota DPR RI memiliki pelat mobil khusus. Menurut Sahroni, beberapa anggota dan pimpinan komisi sudah menggunakan pelat tersebut. Politisi Partai Nasdem itu menuturkan, penggunaan pelat nomor khusus bertujuan sebagai penanda.

6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini memiliki pelat nomor khusus untuk kendaraan mereka. Pelat nomor khusus ini akan berlaku untuk semua anggota DPR RI. Kasubdit STNK Ditregident Korlantas Polri Kombes M Taslim Chairuddin membenarkan adanya telegram sosialiasi pelat nomor itu. "Surat telegram itu untuk menyosialisasikan kepada jajaran, Kapolda dan lainnya kalau ada aturan di DPR terkait nomor pelat," kata Kombes Pol M Taslim Chairuddin dalam keterangan resmi, Jumat (21/5). Tujuan diberlakukannya pelat khusus bagi anggota DPR dimaksudkan agar kendaraan mudah dikenali saat berada di jalan. Selain itu, mobil yang menggunakan pelat nomor khusus ini juga akan mudah dipantau jika melakukan pelanggran di jalan raya. Pelat nomor khusus bagi anggota DPR tersebut tertuang dalam surat telegram dengan nomor STR/164/III/YAN/1.2/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Istiono.

Adanya pelat nomor khusus tersebut merujuk pada penerbitan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penggunaan STNK dan TNKB Khusus Bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI untuk memberikan identitas khusus dan pengamanan ranmor pimpinan dan Anggota DPR RI untuk kelancaran pelaksanaan giat konstitusional.

7. Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono mengakui, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR dan partai politik merupakan pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Hal tersebut disampaikan Sugiono menyusul hasil survei Puspoll Indonesia yang menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kterhadap lembaga DPR dan partai politik. "Dikatakan (survei) masyarakat tak percaya partai politik dan DPR dengan tingkat kepercayaan terendah, jelas ini PR untuk kita," kata Sugiono yang hadir dalam konferensi pers hasil survei, Minggu (23/5).

Sugiono menilai, hal tersebut dapat terjadi karena selama ini masyarakat belum menerima hasil kinerja yang dilakukan DPR dan partai politik. Oleh karena itu, ia berharap program kerja DPR dan partai politik dapat lebih ditonjolkan.

8. Sejumlah menteri di kabinet Jokowi –  Ma'ruf Amin dinilai masyarakat memiliki kinerja yang bagus. Nama Sandiaga Uno yang menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) menempati urutan teratas dalam survei yang digelar Puspoll Indonesia. "Kinerja terhadap kementerian. Dari 9 menteri yang ditampilkan di sini, Sandiaga Uno sebagai Menparekraf (tertinggi) meskipun harus dipahami bahwa Sandiaga Uno adalah tokoh yang populer," kata Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Muslimin Tanja dalam konferensi pers hasil survei, Minggu (23/5).

Di posisi kedua adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini. "Risma sebagai menteri, walaupun baru tapi dinilai publik cukup baik kinerjanya," kata dia. Selanjutnya, Menteri BUMN Erick Thohir menempati urutan ketiga.

9. Lembaga Survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) merilis survei nasional mengenai elektabilitas sejumlah tokoh yang masuk bursa calon presiden (capres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Peneliti ARSC Bagus Balghi mengatakan, tanpa disodorkan nama, responden ditanya siapa tokoh pilihannya sebagai capres selanjutnya. Hasilnya, Anies 17,01 Persen, Prabowo 14,31 Persen, Ganjar 11,25 persen.

10. Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden (capres) berdasarkan survei Puspoll Indonesia. Dari simulasi 22 nama, Prabowo Subianto mendapatkan angka 20,9 persen yang merupakan urutan pertama. "Jadi dari 22 nama yang kami uji, elektabilitas tertinggi ada di nama Pak Prabowo Subianto 20,9 persen yang mengatakan akan memilih Prabowo jika pemilihan presiden digelar masa survei digelar 20-29 April 2021," kata Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Muslimin Tanja.

11. Sejumlah menteri pada pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin dinilai layak menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Hal itu diketahui berdasarkan survei yang dilakukan lembaga survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) beberapa waktu lalu. Peneliti ARSC Bagus Balghi mengatakan, posisi teratas ditempati oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dengan perolehan 25,26 persen.

"Dari latar belakang sosok menteri yang cocok menjadi calon presiden adalah yang pertama Sandiaga Uno dengan 25,26 persen," kata Bagus dalam rilis survei yang diselenggarakan secara virtual, Sabtu (22/5). Setelah Sandiaga, menteri yang layak menjadi capres berikutnya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan 19,17 persen responden. Kemudian, di posisi ketiga ada nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan 9,79 persen.

12. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono menegaskan bahwa Partai Gerindra masih bersuara bulat untuk mendorong Prabowo Subianto maju dalam pemilihan calon presiden pada 2024 nanti. Hal tersebut disampaikan Sugiono dalam konferensi pers hasil survei, Minggu (23/5). "Kami kader Gerindra masih bulat untuk meminta Pak Prabowo maju kembali (sebagai calon presiden)," ujar Sugiono.

13. TNI mendapatkan tingkat kepercayaan tertinggi dari masyarakat dalam survei yang digelar oleh Puspoll Indonesia. Direktur Eksekutif Puspol Indonesia Muslimin Tanja mengatakan, dari hasil survei yang dilaksanakan, tingkat kepercayaan rakyat terhadap TNI mencapai sekitar 90 persen.

"Lembaga yang tingkat kepercayaannya tertinggi itu ada di TNI. Jadi kalau kita lihat TNI itu tingkat kepercayaannya mencapai sekitar 90 persen. Jadi secara kelembagaan, masyarakat cukup percaya dengan lembaga TNI," kata Muslimin dalam konferensi pers hasil survei Puspoll Indonesia, Minggu (23/5). Lembaga yang mendapat tingkat kepercayaan tinggi kedua adalah Presiden.

14. Mantan Komisioner KPK Saut Situmorang mengatakan, dirinya sudah melihat portofolio 75 orang pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Saut mengatakan, mereka tak perlu diragukan wawasan kebangsaannya. "75 orang ini sudah memiliki portofolio yang tidak perlu diragukan lagi wawasan kebangsaannya, profesionalitasnya dan integritasnya," kata Saut dalam diskusi virtual bertajuk "Menakar Polemik TWK Pasca Pidato Presiden Jokowi", Minggu (23/5).

Saut mengatakan, pihak yang menentukan lolos atau tidaknya pegawai KPK tersebut harus melihat portofolio para pegawai sehingga dapat menilai integritas dan catatan mereka selama bekerja di KPK. Ia mengatakan, jika hal tersebut sudah dilakukan, maka persoalan terkait 75 pegawai KPK tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

15. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Sigit Riyanto khawatir penonaktifan 75 pegawai KPK lewat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) mengulang praktik penelitian khusus (litsus) yang dilakukan era Orde Baru. Sigit mengatakan materi tes yang beberapa di antaranya menjurus pada pertanyaan tentang agama dan paham politik pribadi menjadi masalah tersendiri. Menurutnya, pertanyaan semacam itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Apalagi dijustifikasi dan dikaitkan dengan stigma kadrun dan lain-lain itu adalah masalah besar karena menjadi dalih atau cara untuk eksekusi bahkan persekusi. Nah, praktik seperti ini saya khawatir akan mengulang atau jelmaan dulu apa yang dilakukan penguasa orde baru," kata Sigit dalam diskusi daring yang disiarkan melalui kanal YouTube Yayasan LBH Indonesia, Minggu (23/5).

Sigit menduga TWK alih status pegawai KPK digunakan untuk menyingkirkan para pegawai lembaga antirasuah yang dianggap tak sejalan dengan pihak tertentu dalam pemberantasan korupsi. Ia menilai TWK tersebut juga menghilangkan mentah-mentah kinerja 75 pegawai KPK tersebut selama ini.

16. DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Jawa Tengah terang-terangan menyatakan tak simpatik dengan sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang terlihat ambisius ingin maju sebagai Calon Presiden (Capres) pada 2024. Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto menyebut Ganjar Pranowo sudah menjadi orang yang sok sehingga tak mengindahkan arahan dan aturan PDIP yang mengusungnya.

Bambang menilai intensitas pencitraan Ganjar di media sosial dan media massa terlalu tinggi. Bahkan Ganjar sampai menjadi host di akun Youtube bikinannya. "Wis tak kode sik. Kok soyo mblandang, ya tak rodo atos. Saya di-bully di medsos, ya bully saja. Saya tidak perlu jaga image saya," kata Bambang Wuryanto di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Panti Marhaen Semarang, kemarin.

Sikap keras ini terpaksa dilontarkan Bambang karena sudah beberapa kali memberikan "sinyal" ke Ganjar namun tak pernah diindahkan. Padahal hal serupa tak dilakukan oleh kader PDIP lain yang juga berpotensi untuk nyapres tetapi tak berani karena belum ada arahan dan perintah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

17. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyindir sosok pemimpin yang hanya terkenal di media sosial. Menurutnya pemimpin sebaiknya juga dikenal di dunia nyata oleh para pendukungnya. Puan tak menyebut nama siapa yang disindirnya ini.

"Pemimpin itu ke depan adalah pemimpin yang ada di lapangan bukan di sosmed. Pemimpin yang memang dilihat teman-temannya, orang-orang yang mendukungnya. Ada di lapangan, bukan hanya di media," kata Puan di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (22/5).

Ketua DPR ini mengatakan media sosial dan media massa memang diperlukan sebagai sarana komunikasi. Namun menurutnya yang lebih penting adalah aksi di lapangan. Puan mengatakan, hasil kerja di lapangan para kepala daerah yang juga kader PDIP adalah penilaian utama. Terutama terkait dengan pengusungan kader di arena Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif.

Ia mengingatkan, PDIP merupakan partai pemenang Pilpres dan Pileg dalam dua Pemilu terakhir. PDIP mengusung Jokowi sebagai calon presiden dan selalu menang. PDIP juga pemilik kursi mayoritas di parlemen. 

18. Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PAN, Yandri Susanto ingin pemerintah mengeluarkan kebijakan memboikot produk Israel dan mengajak warga tidak menggunakan berbagai produk Israel. "Kita meminta pemerintah memboikot produk-produk Israel. Produk mereka tidak boleh lagi masuk ke Indonesia," katanya, Minggu (23/5).

Yandri juga menegaskan agar pemerintah tidak perlu membuka hubungan diplomatik dan pembicaraan-pembicaraan regional dengan negara tersebut.

Anak buah Zulkifli Hasan ini mengemukakan, Israel harus dijadikan musuh bersama oleh seluruh negara di dunia karena apa yang telah dilakukan negara tersebut kepada Palestina sangat tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan.

19. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Nemangkawi (Satgas Nemangkawi) menangkap salah seorang anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau OPM pimpinan Terinus Enumbi, Litiron Weya (LW) alias Bensin alias Demies di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. "LW ditangkap karena sebelumnya telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian," ujar Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi, Kombes M. Iqbal Alqudusy, Minggu (23/5).

Iqbal menjelaskan LW merupakan penyuplai senjata kelompok Terinus Enumbi. Menurutnya, LW adalah pelaku penembakan terhadap Letda Blegur pada Agustus 2018 lalu. Dikatakan, LW merupakan pelaku perampasan senjata api milik seorang prajurit TNI yang saat itu sedang membawa sembako. Peristiwa perampasan senjata ini terjadi pada Februari 2020. "Pada saat melakukan aksinya, LW tidak sendiri tetapi bersama dua rekannya yang kini masih diburu Satgas Newangkawi," ujarnya.

20. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri menyebutkan pelaku penganiayaan yang menewaskan dua prajurit TNI di Dekai diduga kelompok Senaff Soll.

Fakhiri menyatakan ada indikasi keterlibatan kelompok Senaff Soll dalam kasus yang menewaskan dua anggota Yonif Linud 432 Kostrad itu, namun siapa yang menjadi eksekutor masih didalami. "Sabar ya, yang pasti penyelidikan makin mengerucut," ujar Irjen Fakhiri, di Jayapura, kemarin.

Fakhiri yang mengaku baru selesai melepas jenazah Wagub Papua Klemen Tinal yang diterbangkan ke Timika itu, menyatakan pengejaran masih dilakukan, mengingat selain menewaskan dua prajurit TNI, kelompok Senaff Soll juga membawa kabur dua pucuk senjata api organik beserta amunisinya. Pengejaran kali ini mendapat bantuan dari Pemda, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berupaya mendekati kelompok tersebut, agar mengembalikan senjata api yang diambil.

21. Kapolda Papua, Irjen Mathius Fakhiri membantah kabar yang menyebut terjadi penyerangan massa sekelompok orang di rumah duka mendiang Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal. Sebelumnya sejumlah kabar menyebut penyerangan sekelompok massa terjadi saat sejumlah pejabat mengunjungi rumah duka Klemen Tinal yang meninggal pada Jumat (21/5). "TIdak ada penyerangan, gak benar itu," ujar Mathius,  Sabtu (22/5) malam.

Fakhiri mengakui dirinya dengan sejumlah bawahannya mengunjungi rumah duka. Terkait dengan isu penyerangan tersebut, Fakhiri mengatakan hal itu merupakan budaya yang biasa di masyarakat Papua. "Budaya itu ya kalau keluarga yang meninggal mereka menari adat dan mereka buang suara menangis kepada jenazah," ujar dia.

22. Baku tembak terus terjadi antara aparat TNI-Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Terbaru, satu orang dari KKB tewas saat kontak senjata terjadi di Kampung Makki, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Jumat (21/5).

23. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin diminta untuk hadir dalam pemanggilan kedua yang rencananya segera dilakukan KPK. Seperti diketahui, Azis tidak hadir dalam pemanggilan pertama sebagai saksi dugaan kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial pada 7 Mei 2021 lalu. "Untuk Pak Azis sendiri tolonglah, dia kan Wakil Ketua (DPR) yang membidangi hukum dan pernah lama di Komisi III membidangi hukum pula. Berilah tauladan pada masyarakat untuk datang pada panggilan kedua nanti," ujar Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, Minggu (23/5).

Menurut dia, jika merasa tidak bersalah dan terlibat, Azis tidak perlu ragu hadir dalam pemeriksaan yang dilakukan KPK. "Pak Azis Syamsuddin tidak perlu takut kalau tidak merasa bersalah, dan nanti jelaskan semuanya dengan segala argumen, data dan bukti, bahwa Pak Azis tidak terkait dan tidak terlibat dalam perkara tersebut," katanya seraya menambahkan,  kedatangan Azis justru akan membantu proses penegakan hukum perkara dugaan korupsi antara penyidik KPK dan Wali Kota Tanjungbalai.

24. KPK diminta untuk panggil paksa Azis Syamsuddin jika ia tak datang pada pemanggilan yang kedua. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan hal iti menanggapi rencana lembaga antirasuah kembali lakukan pemanggilan pada Azis terkait kasus dugaan suap yang melibatkan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. "Jika mangkir lagi, ya diterbitkan surat perintah membawa, walau statusnya saksi dan berlaku 24 jam. Setelah 24 jam ya dilepas lagi kalau sepanjang (berstatus) saksi, kalau jadi tersangka ya ditahan," tutur Boyamin.

25. KPK pastikan akan memanggil ulang Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP). "Untuk kepentingan penyidikan, tentu ada strategi penyidikan yang kami lakukan. Kami pastikan penyidik akan memanggil ulang saksi Azis Syamsuddin. Waktunya akan kami informasikan lebih lanjut," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (20/5) lalu.

26. Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani mengaku prihatin dengan maraknya peristiwa peretasan yang dialami aktivis dan masyarakat sipil. Ia menilai, tindakan tersebut merupakan perbuatan yang sangat tidak diharapkan dan meresahkan. "Ini suatu hal yang meresahkan dan memprihatinkan. Masyarakat sipil berhak memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah serta melakukan edukasi publik," ujar Jaleswari dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/5). Dia melanjutkan, masyarakat sipil merupakan elemen penting penyangga demokrasi yang sehat. Sehingga, sepanjang dalam bingkai konstitusi dan regulasi, aktivitas masyarakat sipil harus dilindungi. "Bagi individu yang merasa mendapat ancaman, teror dan sejenisnya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab supaya aktif melaporkannya kepada aparat penegak hukum untuk dapat diambil tindakan," tegas Jaleswari. (HPS)

Terima kasih.

Reporter.id

Sent from Yahoo Mail on Android