_Catatan Kunjungan Kerja PLN ke China:_
*"MEREBUT TEKNOLOGI"*
Sudah lama kita mengenal kata "technology transfer" yang pada kenyataannya, sering dipertanyakan apakah memang hal itu terjadi, saat kita bekerjasama dengan pihak asing? Harapan pemerintah bahwa kerjasama kemitraan akan meningkatkan kemampuan bangsa kita menguasai teknologi maju, rupanya tak kunjung kelihatan. Setidaknya itu yang dijadikan bahan gunjingan terhadap bangsa kita sendiri sampai saat ini. Jangankan memproduksi mesin canggih, membuat jarum saja tidak bisa kok! Komentar miring ini mencuat boleh jadi karena hingga kini, bangsa kita masih saja tidak beranjak dengan status sebagai konsumen, bukan produsen yang menguasai teknologi dari hasil kontraknya dengan pihak asing itu.
Berbeda dengan bangsa _Cungkuo_ (sekedar untuk menepis kontroversi antara kata Tionghoa dan Cina, tour leader berulang kali menyebut kata ini), muhibah kali ini bersama rombongan Direksi PLN ke China, benar-benar membuka mata kami bahwa transfer teknologi memang tidak akan pernah terjadi tanpa adanya intervensi. Baik dari pihak industri maupun pemerintah yang ada di belakangnya. Pemerintah China mampu membangun negaranya dalam kurun waktu singkat, serta dengan hasil yang sangat luar biasa hanya dalam 30 tahun saja!
Masih ingatkah kita ketika Bapak Pembangunan kita, Pak Harto, meresmikan Tol Jagorawi di awal tahun 1980-an? Asal tahu saja, ketika itu pula China belum mempunyai sebuah jalan bebas hambatan atau jalan tol satu pun! Saat itu, China seakan masih berkutat dengan urusan internalnya yang berada di bawah sisa bayang-bayang Revolusi Kebudayaan ala Mao Zedong. China merupakan antithesis dari proses modernisasi bahkan demokrasi. Namun kemudian, sepeninggalan Mao dan juga lunturnya paham komunisme sebagai ideologi negara di dunia, tidak hanya di Rusia (d/h USSR) tapi juga China mulai merubah dirinya. Perubahan inilah yang kemudian membuat China menjelma menjadi negara modern seperti sekarang ini. Luar biasa!
China benar-benar paham bahwa kemajuan bangsa tidak akan pernah terjadi tanpa penguasaan sains dan teknologi, dan itu hanya akan terjadi bila mereka mampu merebutnya. Kemandirian mereka ciptakan dengan mengundang investor asing hadir di mereka dengan kemudahan yang difasilitasi pemerintah tetapi pada saat bersamaan membuat persyaratan yang memungkinkan mereka dapat secara tepat menguasai teknologi baru yang digunakan, diantaranya mereka mewajibkan seluruh gambar teknik dari proyek yang dibangun di negara mereka diserahkan dan disimpan di sebuah badan arsip pemerintah, yang sekaligus sebagai referensi bagi para insinyur mereka. Belum lagi kemampuan mereka melakukan 'reverse engineering' terhadap semua produk teknologi terbaru, yaitu: beli, bongkar, amati, tiru dan modifikasi, telah membuat mereka menjadi raksasa teknologi bidang apa saja. Semua ini merupakan wujud dari cita-cita mereka untuk menjadikan "everything is made in China by 2025". Hampir tidak ada satupun teknologi terkini yang terlewatkan, dari mulai luar angkasa, manufaktur cerdas, inovasi peralatan canggih, transportasi darat, laut maupun udara, telekomunikasi, dan atau sebut teknologi apa saja. Semua seakan begitu mudah mereka kuasai.
Ambil contoh nyata, dari hasil kunjungan ke beberapa pembangkit energi listrik di China 3-8 Desember kemarin, mereka memperlihatkan penguasaan mereka terhadap teknologi pembangkit listrik; dari energi konvensional, energi nuklir maupun energi terbarukan. Dari skala kecil sampai skala raksasa, mereka juga mampu membuatnya, seolah mereka ingin membuktikan bahwa mereka memang layak menjadi negeri adidaya di masa yang akan datang. Dimensi yang dibuat juga tidak tanggung-tanggung, beberapa infrastruktur mereka bahkan menjadi yang terbesar dan tercanggih di dunia.
Di saat AS dengan Trump yang banyak melakukan kebijakan aneh di tengah era disruptive innovation sekarang ini, China yang tetap konsisten mengembangkan status dirinya secara mantap, dari sisi ekonomi maupun teknologi, justru seolah mendapatkan blessing in disguise dari fenomena ini. Tidak aneh kalau ke depan, tidak ada satupun negara yang akan mampu menghambat pertumbuhan China yang sangat cepat dan massive ini di mana-mana, termasuk AS sendiri! Setidaknya dengan populasi berjumlah 1,4 Milyar di negaranya, dan dengan sekitar 50-60 juta keturunan mereka di LN (dan sadarkah anda, Indonesia adalah tempat tinggal terbesar di dunia bagi keturunan mereka, yaitu sekitar 8 juta?), mereka setidaknya telah mewakili 20% atau seperlima dari penduduk dunia. Dengan kemampuan teknologi yang mumpuni serta kekuatan ekonomi mereka yang luar biasa, tak heran kalau status Adidaya bagi China hanya soal waktu saja.
Karena itu, strategi bagi bangsa Indonesia agar tetap eksis ke depan, adalah bagaimana membangun kemapanan ekonomi melalui penguasaan teknologi inovasi disruptive agar dapat dilakukan secepat mungkin.
Kita tidak perlu malu meniru negeri China. Dan jika itu strateginya, maka pemerintah sebagai pemegang otoritas, harus memberikan fasilitasi yang memadai agar sektor industri dalam negeri, khususnya sektor energi, air dan pangan bisa tumbuh secara sehat. Membiarkan industri, tumbuh berkembang tanpa fasilitasi pemerintah akan sangat tidak mungkin. Itu dicontohkan pemerintah China.
Tentang hal ini, perlu dicatat, bahwa sikap 'fasilitasi pemerintah' ini sering diterjemahkan sebagai upaya memanjakan industri dalam negeri. Ini sebenarnya keliru. Kekeliruan bangsa kita adalah karena upaya pemerintah dalam memajukan industri strategis yang menyangkut kemashalatan rakyat banyak, tidak ditunjang oleh goodwill yang sama antar kementerian kita sendiri. Misi membuat produk dalam negeri justru dipadamkan oleh kebijakan yang tumpang tindih serta diperparah oleh mentalitas yang lebih senang dapat komisi daripada harus bersusah payah memfasilitasi bangsanya sendiri membuat produk dalam negeri. Mungkin hal ini disebabkan oleh asumsi akan dibutuhkan energi banyak, waktu yang lebih lama, determinasi serta sering harga yang lebih mahal dari produk impor. Mungkin ada benarnya, namun tanpa mau melalui fase ini, bangsa kita tetaplah akan menjadi bangsa konsumen, dan dengan jumlah 260 juta penduduk, negara kita akan menjadi sasaran empuk bagi negara-negara produsen, termasuk China sendiri.
Setelah membandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh negeri China, tepat sekali kalau kita perlu revolusi mental. Revolusi paradigma berpikir bahwa kewajiban membangun perekonomian dan industri dalam negeri adalah tanggungjawab kita semua sebagai bangsa; baik pemerintah, industri, swasta maupun akademisi. Apalagi kalau memang teknologi akan digunakan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, maka itu hanya akan bisa terjadi bila kita merebutnya bukan sekedar minta diberi. Sebab itu ibarat pungguk yang merindukan bulan.
Jakarta, 9 Desember 2017
*_Joni Hermana-ITS Surabaya_*
Tidak ada komentar:
Posting Komentar